Oleh: Muslikh Amrullah

Pemilihan Kepala Desa atau Kabupaten Indramayu menggunakan nomenklatur Pemilihan Kuwu (Pilwu) akan kembali digelar 2 Juni 2021 mendatang dengan diikuti serentak 171 desa yang tersebar di wilayah Indramayu yang diperkirakan menelan anggaran sebesar 36 milyar.

Pilwu merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi rakyat di tingkat lokal yang diselenggarakan untuk memilih calon kuwu terbaik versi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi bagian penting dalam proses Pilwu di mana mereka berpartisipasi menentukan arah kemajuan bagi desa yang mereka tinggali.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, praktis membuka kran demokrasi lebih luas bagi masyarakat Indonesia yang selama ini mengharapakan sebuah proses pemilihan langsung di wilayah dengan harapan perbaikan penyelenggaraan dan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan adanya undang-undang ini, menandai berakhirnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Karena dianggap sudah tidak relevan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi.

Selanjutnya, dalam UU Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada UU Desa No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut.

Dalam perkembangannya terdapat perubahan terhadap peraturan tentang desa yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa (Kuwu) sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya Permendagri tentang UU Kepala Desa ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah kabupaten untuk dapat melakukan Pilwu di daerahnya baik secara berbarengan maupun secara bergelombang.

Kontestasi Pilwu memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan Pilkada maupun Pilpres, mengingat secara letak geografis saling berdekatan dan beberapa di antaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan calon kuwu. Hal ini mengakibatkan suhu dan tensi politik menjelang Pilwu cukup “memanas” karena berkaitan dengan tarik menarik dukungan dan kepentingan masing-masing kubu.

Semakin menjadi menarik ketika kita amati komunikasi dan strategi politik yang dilancarkan masing-masing kubu demi “mendulang” suara sebanyak-banyaknya kepada calon pemilih.

Segmentasi pemilih yang beragam juga turut berpengaruh dalam pola strategi yang digunakan timses masing-masing calon. Mulai dari segmentasi usia seperti kalangan generasi X yang berada di kisaran usia 41-50an, generasi Y yang berada di kisaran usia 30-40an, ataupun generasi Z atau yang dikenal kalangan milenialis yang lahir di tahun 90-an sampai 2000an yang saat ini berusia belasan tahun sampai di bawah 30 tahun.

Segmentasi pekerjaan misalnya, mulai dari petani, buruh/karyawan pabrik, pekerja kantoran, pedagang, guru, maupun ibu rumah tangga. Beragamnya segmentasi ini menjadi penentu dan pertimbangan bagi timses masing-masing calon untuk memetakan strategi politik yang akan mereka gunakan bagi kemenangan calon yang diusung.

Rekam jejak (track record) para kandidat calon kuwu menjadi hal yang penting untuk diamati mengingat latar belakang yang dimiliki oleh tiap-tiap calon kuwu berbeda satu sama lainnya. Rekam jejak ini pula menjadi pertimbangan yang penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. Kesamaan latar belakang juga terkadang menjadi “magnet” kuat bagi calon kuwu dalam menggaet calon pemilih untuk makin mantap menjatuhkan pilihan kepada mereka. Selain itu juga terkait dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh calon kuwu dengan pemilihnya juga turut berpengaruh terhadap preferensi/kecenderungan pemilih. Mengingat kuatnya kekerabatan baik di antara para pemilih maupun dengan calon kuwu, tidak sedikit para calon kuwu yang memanfaatkan hubungan kekerabatan mereka dengan sebagian masyarakat dan menjadikan mereka bagian dari tim sukses dan pemenangan.

Banyak di antara mereka merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh pemuda yang dianggap punya basis massa dan memiliki pengaruh di wilayahnya masing-masing. Hal ini semakin memudahkan proses kampanye “soft” dari calon kuwu. Bahkan cenderung ada anggapan bahwa jika sudah memegang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di tiap wilayah, maka peluang kemenangan sudah di depan mata.

Selain itu, program yang ditawarkan oleh para kandidat juga menjadi bagian penting dalam proses kampanye. Berbagai manuver mereka gunakan dalam menyampaikan program yang “populis” di mata masyarakat seperti program bantuan tunai langsung, infrastruktur, serta alokasi dana desa untuk kegiatan masyarakat.

Popularitas yang dimiliki kandidat turut pula berpengaruh pada tingginya elektabilitas yang dimiliki. Maka tak heran jika bermunculan sosok populer yang turut meramaikan kontestasi Pilwu baik dari kalangan muda/milenialis maupun tokoh senior yang sama-sama memiliki jejaring luas. Hal ini tentu membuat kontestasi Pilwu semakin menarik dan dinamis untuk dicermati.

Kontestasi Pilwu pun tidak bisa dilepaskan dari sosok Petahana versus pendatang baru (penantang) yang masing-masing memiliki takaran kekuatan dan kelemahannya. Di beberapa desa, kuatnya pengaruh petahana berhasil mempertahankan posisinya untuk periode berikutnya. Namun di beberapa kasus lainnya kita juga dapat melihat “tumbangnya” petahana yang dikalahkan oleh pesaingnya dalam kontestasi Pilwu.

Lantas apakah yang menjadi faktor pendukung seorang petahana dapat kembali meraih sukses dan kepercayaan masyarakat untuk memimpin kembali. Dan apakah yang menjadi faktor penyebab bagi petahana yang “gugur” dalam pertarungan Pilwu? Ada beberapa faktor pendukung seorang petahana dapat kembali terpilih di antaranya:

Pertama, petahana dianggap mampu mewujudkan program pemerintahan desa yang dianggap berhasil dan diterima oleh masyarakat.

Kedua, masyarakat menganggap Petahana telah menjalankan programnya dengan baik dan mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa melalui program-program yang dibuat baik program desa itu sendiri maupun program arahan dari pemerintah pusat.

Ketiga, kuatnya figur petahana yang dianggap mumpuni dan merakyat dengan tidak memiliki rekam jejak yang negatif maupun yang mencederai kepercayaan publik.

Keempat, dengan menggandeng tim sukses dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianggap kharismatik, berwibawa, menjaga moral etik dan memiliki status sosial ekonomi yang baik di masyarakat dan menjadi sosok yang disegani dan terpandang di masyarakat.

Kelima, program yang mereka usung dianggap masih bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan relevan dengan program sebelumnya yang dianggap berhasil.

Sebaliknya, faktor yang dapat menyebabkan seorang petahana “tumbang” dikalahkan rivalnya jika diamati dari berbagai kasus dalam kontestasi Pilwu di antaranya: Pertama, petahana dianggap telah gagal dalam menjalankan pemerintahan dan program yang diusungnya tidak dapat terealisasi sesuai dengan janji kampanyenya terdahulu.

Kedua, ada perilaku yang dilakukan oleh petahana di ruang publik yang dianggap kurang pantas, tidak beretika dan bahkan “cacat moral” di mata masyarakat sehingga hilanglah kepercayaan masyarakat kepadanya.

Ketiga, adanya kekecewaan di kalangan orang terdekat petahana, baik di internal pemerintahannya maupun dari timsesnya terdahulu yang menyebabkan mereka berubah haluan kepada calon lain yang menjadi rivalnya.

Keempat, kurang mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda setempat yang menyebabkan mereka kekurangan suara untuk mengantarkan mereka kembali ke kursi kekuasaan.

Kelima, rekam jejak (track record) mereka yang sudah tercoreng dengan banyak hal yang bisa menjatuhkan wibawa dan kredibilitasnya di hadapan publik seperti: skandal korupsi, skandal perempuan, maupun prilaku amoral lainnya.

Itulah mengapa kontestasi Pilwu selalu menarik untuk diamati dengan segala dinamika dan konstelasi politik yang ada di dalamnya. Hal ini menggambarkan bahwa konstelasi politik pedesaan juga tidak kalah “rasa dan tensinya” dengan Pilkada maupun Pilpres yang melibatkan banyak pihak.

Tak heran jika manuver-manuver politik yang dilakukan baik oleh calon kuwu maupun oleh timsesnya pun menjadi perhatian masyarakat dengan segala responnya. Dengan demikian, Pilwu sebagai bentuk perwujudan pesta demokrasi rakyat di lingkup pedesaan dapat menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan perkembangan demokrasi di sebuah negara.

Pilwu juga menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kedewasaan berpikir dan berdemokrasi di tingkat masyarakat pedesaan dalam menyikapi pemilihan dan pertarungan dalam memperebutkan dukungan secara sehat dan rasional.

Pilwu juga merupakan miniatur demokrasi di tingkat lokal sekaligus juga refleksi bagi sebuah konsep pemilihan langsung yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Pilkada dan Pilpres.

Semoga Pilwu yang akan digelar di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu berjalan aman, damai, lancar, dan terpilih Kuwu yang dapat mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.