OPINI FITK – Guru dipercaya sebagai faktor utama pendidikan berkualitas. Guru berkualitas bisa mengembangkan aneka bakat siswa, pemimpin pembelajaran, menjadi teladan siswa, dan bisa menjadi kepala sekolah yang visioner dan transformatif. Guru berkualitas kunci kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Masalahnya kita belum bisa menghadirkan guru-guru berkualitas. Tidak ada satu sistem rekrutmen guru yang berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta. Seleksi guru ASN saja tidak menjamin kualitas guru, apalagi rekrutmen guru honorer yang dilakukan para kepala sekolah.

Pengawasan
Sebagian besar sekolah dibiarkan merekrut guru non-ASN yang bertentangan dengan UU Guru dan Dosen seperti kompeten, sarjana, dan linieritas keilmuan. Wajar jika kualitas guru-guru ini jauh di bawah standar, termasuk nihil jiwa pendidik.

Misal, bukannya menyayangi dan membimbing murid, guru malah menjadi pelaku kekerasan seksual dan perundungan kepada murid. Guru juga tidak memahami keunikan dan bakat murid yang beragam sehingga pengajaran berorientasi akademik an sich.

Kompetensi dan kinerja guru sangat rendah. Hasil riset Bank Dunia (2015) menunjukkan bahwa tunjangan profesi tidak meningkatkan kinerja guru, hasil PISA (Programme for International Student Assessment) siswa di peringkat bawah, dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) rata-rata 57 dari nilai 100.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dunia pendidikan. Pertama, tidak ada sistem atau lembaga yang berfungsi mengawasi rekrutmen guru di sekolah negeri dan swasta. Lembaga ini juga bisa menjadikan Dapodik dan Simpatika sebagai instrumen analisis peta guru oleh lembaga ini.

Selama ini, rekrutmen guru didasarkan pada sistem patronase bukan sistem merit yang berbasis kompetensi, kualifikasi, dan komitmen keguruan. Maka wajar jika guru tidak kompeten, berkinerja buruk, dan bahkan melakukan kekerasan terhadap murid. Ini pula sebab pemerintah tidak mau serta-merta mengangkat guru honorer menjadi guru ASN tanpa test.

Kedua, supervisi kepala sekolah atas kinerja pembelajaran guru hanya sebatas formalitas. Data hasil supervisi tidak ditindaklanjuti dengan pelatihan atau pemberian sanksi ringan, sedang, bahkan berat.

Sangat jarang ditemukan guru PNS dipecat karena lalai mengajar atau berkinerja sangat buruk. Banyak guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan sehingga tertinggal perkembangan pengetahuan, kebijakan, dan teknologi-informasi baru.

Di banyak sekolah bahkan kepala sekolah tidak melakukan supervisi. CCTV yang dipasang di setiap kelas bukan solusi holistik atas kinerja guru, dan tidak bisa menggantikan fungsi supervisi akademik. Alih-alih menghapus tunjangan profesi guru (TPG) karena kinerja guru rendah, sebaiknya pemerintah menguatkan peran dan sistem pengawasan ini.

Menurut Sally J. Zepeda dan Judith A. Ponticell (2018) dalam buku The Wiley Handbook of Educational Supervision, melalui penguatan refleksi yang mendalam, tujuan supervisi adalah melahirkan perubahan positif di level organisasi sekolah maunpun level ruang kelas.

Pendanaan
Kesejahteraan adalah kunci mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Penghasilan yang layak akan mendorong para sarjana terbaik melamar menjadi guru. Kecuali guru PNS dan sebagian sekolah elit, penghasilan guru jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Dibandingkan profesi-profesi lainnya, penghasilan guru masih kalah jauh. Arne Duncan menulis, to encourage more top-caliber students to choose teaching, teachers should be paid a lot more.

Saatnya pemerintah menetapkan gaji minimal guru. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 15, disebutkan bahwa guru mendapatkan gaji pokok, dan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

George Jackson menyatakan, (salary) certainly is one point of dissatisfaction with teachers and although money is not why someone enters the profession, it is an issue. Teachers need to be able to pay their bills and support their families.

Guru ASN dibayar sepenuhnya oleh pemerintah, dan guru non-ASN dibayar sebagian oleh pemerintah, sebagiannya dibayar oleh yayasan atau perusahaan. Sumber dana sekolah swasta berasal dari orangtua yang mampu dan bisnis-bisnis sekolah. Kontribusi pemerintah itu dikecualikan bagi sekolah-sekolah internasional atau elit yang definisinya dirumuskan secara terbuka dan transparan.

Demi menjaga kualitas fasilitas dan sumber belajar di sekolah, orangtua mampu wajib membayar, sedangkan siswa miskin bebas biaya. Jika sekolah negeri hanya mengandalkan dana pemerintah, mereka sulit menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan sulit mengikuti lomba-lomba skala nasional apalagi internasional.

Kesejahteraan guru itu harus diikuti kebijakan transformasi fakultas keguruan dan pendidikan profesi guru (PPG). Misal, seleksi khusus mahasiswa, fasilitas asrama, sekolah laboratorium, dan standar rekrutmen guru. Semua ini sudah ada dalam UU Guru dan Dosen tetapi tidak dilaksanakan.

Kebijakan pembenahan kurikulum, fasilitas, dan siswa, tidak akan berdampak pada mutu pendidikan, jika gurunya tidak berkualitas. Andai ketiga hal ini belum ideal, jika guru berkualitas maka pembelajaran akan efektif dan menyenangkan; sekolah akan melahirkan lulusan berkualitas. Gaji yang layak adalah kunci mendapatkan guru-guru berkualitas. (MusAm)

Penulis: Jejen Musfah, Dosen Kebijakan Pendidikan Magister MPI UIN Jakarta