Tangsel, BERITA ONLINE FITK– Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa libur akhir tahun akan berlangsung pada 24, 25, 26, dan 27 untuk perayaan Hari Raya Natal. ⁣

Setelah itu tiga hari kemudian warga tetap bekerja seperti biasa sebelum memasuki libur akhir tahun 2020 dan libur awal tahun 2021.⁣

“Adapun liburnya, mulai 24 sampai 27 [Desember 2020] adalah libur Natal, 24, 25, 26, 27 [Desember 2020] libur. Kemudian 28, 29, 30 [Desember 2020] tidak libur, tetapi tetap kerja biasa. Baru kemudian 31 [Desember 2020] adalah libur pengganti Idulfitri, kemudian [tanggal] 1 [Januari 2021] karena satu Januari, dan 2 [Januari 2021] adalah Sabtu, 3 Januari [2021] juga Minggu,” kata Muhadjir usai menggelar rapat dengan sejumlah Menteri Teknis berkaitan dengan keputusan pangkas libur panjang akhir tahun 2020 di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2020).⁣

Dengan demikian, bisa dikatakan libur panjang akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 ini terbagi dua klaster yakni klaster yang berdekatan dengan perayaan Natal dan klaster yang mengiringi pergantian tahun.⁣

Muhadjir mengatakan keputusan pemangkasan jatah libur dan cuti bersama akhir tahun ini diputuskan dalam rapat bersama Menko PMK dengan Kemenaker, Kemenpan RB, dan Kemenag.⁣

Untuk diketahui, pemerintah telah menggeser jatah cuti bersama Idulfitri yang sedianya didapat pada Mei 2020. Namun, saat itu pandemi Covid-19 masih dalam masa awal menyerang sehingga pemerintah memutuskan menggeser cuti bersama tersebut ke akhir tahun dengan harapan Covid-19 sudah mulai melandai.⁣

Namun, mendekati Desember jumlah positif Covid-19 justru terus mengalami peningkatan. Bahkan setiap kali libur panjang, jumlah positif Covid-19 akan mengalami peningkatan. Ini terjadi pada libur panjang saat Maulid Nabi Muhammad SAW akhir Oktober kemarin.⁣

Untuk diketahui, saat berita ini dibuat oleh tim humas FITK pada Rabu, (2/12/2020), belum ada surat edaran resmi yang ditandatangani dari pemerintah dalam hal ini keputusan bersama kementerian terkait.